wakil ketua dpd ri laode ida mendesak kementerian tenaga kerja juga transmigrasi juga pemerintah kabupaten tangerang, banten, turut bertanggung jawab pada kehadiran indikasi perbudakan buruh pabrik wajan selama wilayahnya.
terjadinya angka `perbudakan` kepada buruh pabrik wajan yang berlangsung cukup lama, salah Satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah setempat, kata laode ida di dialog perbudakan serta ketenagakerjaan dalam indonesia dalam gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, jumat.
pembicara lainnya dalam dialog itu adalah direktur eksekutif migrant care anis hidayah juga pakar demografi dari universitas indonesia sonny harry harmadi.
menurut laode ida, kabupaten tangerang adalah salah Satu sentra industri, hendaknya kemenakertrans melalui dinas tenaga kerja serta kepala daerah setempat mengerjakan pengawasan yang ketat kepada para pelaku industri.
Informasi Lainnya:
saya menyayangkan sikap kemenakertrans dan pemerintah kabupaten tangerang dan menanggap angka ini biasa-biasa saja, katanya.
laode membayar seluruh bagian terkait pada persoalan ketenagakerjaan bisa menuntaskan jumlah ini serta persentasi perburuhan yang lain.
anggota dpd ri dari provinsi sulawesi tenggara tersebut menilai angka indisikasi perbudakan terhadap buruh pabrik wajan tersebut amat mengenaskan serta mencoreng wajah demokrasi indonesia.
dari hasil pengamatan kami, jumlah ini dapat berlangsung berlarut sebab ada dukungan daripada oknum anggota polisi, papar laode dan berkunjung ke lokasi pabrik wajan pada tangareng, banten, pekan 2012.
direktur eksekutif migrant care, anis hidayah, menyampaikan kiranya kejadian memilukan dan kerap menimpa pekerja indonesia akibat daripada hukum ketenagakerjaan yang tak memihak dalam pekerja.
menurut dia, sistem ketenagakerjaan di indonesia sudah masih menjalankan peluang terjadinya praktik perbudakan karena masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (ham).
anis menilai di ini semua persoalan perburuhan cuma dinilai sebagai persoalan ringan, serta pemerintah tidak bekerja menggunakan langkah awal sampai ke akar permasalahan.
seharusnya, pemerintah dengan menteri tenaga kerja juga transmigrasi langsung menggunakan Jalan keluar persoalan perburuhan hingga ke akar persoalannya, katanya.